Kab Solok, Puntaran. Id
Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat, Letjen. Suharyanto mengunjungi posko utama penanggulangan bencana Kabupaten Solok. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan kondisi terkini Kabupaten Solok dalam masa penanganan bencana.
Kedatangan Kepala BNPB tersebut merupakan bentuk komitmen dan kehadiran langsung Pemerintah Pusat dalam mendukung penanganan serta percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Solok.
Bupati menjelaskan, kondisi wilayah Kabupaten Solok merupakan wilayah yang terdampak cukup besar dalam musibah banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera. Khusus di Sumatera Barat, Kabupaten Solok mengalami dampak yang luar biasa dan menimbulkan kerugian yang sangat besar.
” Berdasarkan data yang telah kami laporkan kepada pihak BNPB pusat, kerugian disektor infrastruktur, pertanian dan kerugian lainnya yang mencapai 1,4 triliun lebih. Belum lagi kerugian materi lainnya yang melanda korban terdampak, namun kita yakin pemerintah pusat sudah mencarikan peluang dan cara dalam pemulihan kondisi wilayah Kabupaten Solok,” sambut Bupati.
Kedatangan orang nomor 1 di BNPB tersebut, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung penanganan serta percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Solok.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, S.Si, M.Kos, jajaran Deputi dan Pejabat Eselon BNPB, Walikota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I, Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat Dr. Ir. Era Sukma Munaf, ST, MM, MT, unsur Forkopimda, Sekda Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si, Sekda Kota Solok Dr. Desmon, M.Pd, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si, M.Si, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, serta Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
Dalam sambutannya, Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Solok mendapatkan tantangan besar dalam menghadapi bencana saat ini. Proses recovery dan rehabilitasi ke depan serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
” Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, pemerintah daerah diminta untuk lebih intensif dalam menyiapkan seluruh tahapan pemulihan. Insyaallah kami di Kabupaten Solok, senantiasa intens menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam rangka recovery ke depan. Dari 14 kecamatan yang ada, ada 9 kecamatan terdampak langsung dan 3 diantaranya mengalami dampak yang cukup parah,” jelas Bupati.
Bupati juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, total kerugian akibat bencana tercatat mencapai sekitar Rp. 1,4 triliun. Dalam rangka percepatan perputaran ekonomi masyarakat, dua jembatan Bailey telah dapat diakses melalui kerja sama dengan TNI. Sementara itu, distribusi logistik dilaporkan sudah berjalan lancar dan merata di wilayah terdampak.
Selain itu, Bupati Solok turut menyoroti potensi ancaman bencana lanjutan seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pergerakan Lempeng Sumani yang sempat memicu gempa berkekuatan sekitar 4,9 SR beberapa waktu lalu menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan kewaspadaan.
Menangapi hal tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan bahwa kehadiran BNPB di Sumatera Barat tidak hanya membawa bantuan. Namun lebih kepada tunjuk kepedulian dan tanggungjawab pemerintah dalam penanganan bencana yang saat ini terjadi.
“BNPB hadir bukan sebagai tamu, tetapi sebagai tuan rumah. Kami datang bukan hanya untuk mengirim bantuan, tetapi juga untuk menyelesaikan seluruh permasalahan di daerah terdampak,” tegas Suharyanto.
Ia menyampaikan bahwa terdapat 7 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Solok. Meskipun kondisi tanggap darurat mulai membaik, BNPB tetap menugaskan jajarannya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tidak hanya makanan, tetapi juga pakaian dan sarana ibadah.
Lanjutnya, BNPB juga akan memberikan dukungan terkait hunian sementara, serta dana tunggu hunian bagi masyarakat terdampak, hingga hunian tetap selesai dibangun kembali. Bantuan tersebut dapat disalurkan dengan ketentuan data penerima lengkap dan valid by name by address.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan dialog bersama perwakilan masyarakat terdampak bencana. Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan langsung kondisi di lapangan, kebutuhan mendesak, serta harapan terhadap proses pemulihan pascabencana. Melalui forum ini, pemerintah memastikan setiap langkah penanganan dan kebijakan pemulihan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat terdampak.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan berupa paket sembako dan alat ibadah dari BNPB kepada masyarakat terdampak bencana. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan dasar dan sarana peribadatan tetap terpenuhi selama masa pemulihan. (Nyiak)